KARYA TULIS ILMIAH Perbandingan Antara Sistem Pemerintahan Masa Orde Baru Dan Masa Reformasi Indonesia

LEMBAR PENGESAHAN

Karya tulis ilmiah ini berjudul:
 “PERBANDINGAN ANTARA SISTEM PEMERINTAHAN MASA ORDE BARU DAN MASA REFORMASI INDONESIA

Ditulis oleh Bella Saphira Evani (12629), Mariska Eka Anggraeni (12742), Sabilla Ananda Putri (12821), Titania Nur Bethiana (12841)

DISAHKAN DAN DIBACA OLEH
KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 JEMBER PADA:

HARI              : RABU
TANGGAL    : 20 JANUARI 2016
TEMPAT        : SMA NEGERI 1 JEMBER

            Mengetahui,

                 Kepala                                                      
     SMA Negeri 1 Jember,                                                            Guru Pembimbing



Drs. H. Aunur Rofiq, M.Pd                                                            Sapti Priharjanti
NIP. 19621226 198902 1 001                                                          


ABSTRAKSI

“Perbandingan Antara Sistem Pemerintahan Masa Orde Baru Dan Masa Reformasi Indonesia”
Bella Saphira Evani1, Mariska Eka Anggraeni2, Sabilla Ananda Putri3, Titania Nur Bethiana4

Sistem pemerintahan Indonesia yang berubah-ubah pada masa ke masa mengajarkan bagi Indonesia untuk memilih sistem pemerintahan yang sesuai pada jati diri Indonesia, mengingat perubahan ini juga mengubah landasan hukum Indonesia. Dimulai sejak masa Kemerdekaan Indonesia pada 1945 hingga masa Reformasi (1998 – sekarang) selalu ada perubahan yang memicu kita untuk terus beradaptasi kepada hukum baru sehingga menimbulkan pertanyaan bagi pengamat politik Indonesia, “Masa pemerintahan siapakah yang paling baik?”. Kajian pembelajaran “Perbandingan Antara Sistem Pemerintahan Masa Orde Baru Dan Masa Reformasi Indonesia” bertujuan untuk memahami perbedaan sistem pemerintahan Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi serta faktor apa saja yang menjadi sisi positif dan negatif sehingga berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kajian ini dilakukan pada Januari 2016 dalam rangka memenuhi tujuan proyek mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pembelajaran ini menggunakan sumber pustaka dari artikel serta blog pada internet.
Berdasarkan fakta yang ada, masa Reformasi Indonesia dinilai lebih demokratis dibandingkan dengan masa Orde Baru.

Kata kunci:    Sistem Pemerintahan, Orde Baru, Reformasi, Indonesia




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul Perbandingan Antara Sistem Pemerintahan Masa Orde Baru Dan Masa Reformasi Indonesia”.
Dengan terselesaikannya karya tulis ini, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua piahk yang telah membantu menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini, yang antara lain disebutkan di bawah ini:
1.      Drs. Aunur Rofiq selaku kepala sekolah yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan bagi kami
2.      Ibu Sapti yang telah berkenan membimbing penulis sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik
3.      Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya tulis ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.
Kami berharap semoga karya tulis ini dapat berguna untuk masyarakat luas sebagai sumber pustaka dan kegunaan lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami memohon maaf apabila terjadi kesalahan.

                                                                              Jember, 20 Januari 2016
                                                                                            Penulis





DAFTAR ISI


Cover................................................................................................................... i
LEMBAR PENGESAHAN................................................................................ ii
Abstraksi.............................................................................................................. iii
Kata Pengantar.................................................................................................... iv
Daftar Isi.............................................................................................................. v

BAB I PENDAHULUAN................................................................................. 1
1.1.          Latar Belakang Masalah...................................................................... 1
1.2.            Rumusan Masalah............................................................................... 2
1.3.            Tujuan Penelitian................................................................................. 2
1.4.            Manfaat Penelitian.............................................................................. 2
BAB II KAJIAN PUSTAKA........................................................................... 3
2.1.            Masa Orde Baru Indonesia................................................................. 3
2.1.1        Latar Belakang ................................................................................... 4
2.1.2        Pelaksanaan Orde Baru ...................................................................... 6
2.1.3        Kelebihan ........................................................................................... 8
2.1.4        Kekurangan ........................................................................................ 8
2.2   Masa Reformasi Indonesia ...................................................................... 9
2.2.1        Latar Belakang ................................................................................... 10
2.2.2        Pelaksanaan Reformasi........................................................................ 14

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ...................................................... 16
3.1              Jenis Penelitian ................................................................................... 16
3.2              Pengelolaan Data dan Informasi ........................................................ 16
3.3              Teknik Analisis ................................................................................... 16
3.4              Pengambilan Kesimpulan ................................................................... 16

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................... 17
4.1              Pemerintahan Orde Baru (1966 – 1998)............................................. 17
4.2              Pemerintahan Reformasi (1998 – sekarang)........................................ 22

BAB V PENUTUP ........................................................................................... 27
5.1              Kesimpulan ......................................................................................... 27
5.2              Saran ................................................................................................... 28

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 30






BAB I
PENDAHULUAN

1.1.            Latar Belakang
Selama hampir 57 tahun sebagai bangsa merdeka kita dihadapkan pada panggung sejarah perpolitikan dan ketatanegaraan dengan dekorasi, setting, aktor, maupun cerita yang berbeda-beda. Setiap pentas sejarah cenderung bersifat ekslusif dan Steriotipe. Karena kekhasannya tersebut maka kepada setiap pentas sejarah yang terjadi dilekatkan suatu atribut demarkatif, seperti Orde Lama, Orde Baru Dan Kini Orde Reformasi.
 Karena esklusifitas tersebut maka sering terjadi pandangan dan pemikiran yang bersifat apologetik dan keliru bahwa masing-masing Orde merefleksikan tatanan perpolitikan dan ketatanegaraan yang sama sekali berbeda dari Orde sebelumnya dan tidak ada ikatan historis sama sekali
Orde Baru lahir karena adanya Orde Lama, dan Orde Baru sendiri haruslah diyakini sebagai sebuah panorama bagi kemunculan Orde Reformasi. Demikian juga setelah Orde Reformasi pastilah akan berkembang pentas sejarah perpolitikan dan ketatanegaraan lainnya dengan setting dan cerita yang mungkin pula tidak sama.
Dari perspektif ini maka dapat dikatakan bahwa Orde Lama telah memberikan landasan kebangsaan bagi perkembangan bangsa Indonesia. Sementara itu Orde Baru telah banyak memberikan pertumbuhan wacana normatif bagi pemantapan ideologi nasional, terutama melalui konvergensi nilai-nilai sosial-budaya (Madjid,1998) Orde Reformasi sendiri walaupun dapat dikatakan masih dalam proses pencarian bentuk, namun telah menancapakan satu tekad yang berguna bagi penumbuhan nilai demokrasi dan keadilan melalui upaya penegakan supremasi hukum dan HAM. Nilai-nilai tersebut akan terus di Justifikasi dan diadaptasikan dengan dinamika yang terjadi.

1.2.            Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang hendak di uraikan dalam makalah ini adalah:
1.         Bagaimana proses peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru?
2.         Bagaimana proses peralihan kekuasaan dari Orde Baru ke Reformasi?
3.         Bagaimana kondisi politik pada masa Orde Baru dan Reformasi?
4.         Bagaimana kondisi ekonomi pada masa Orde Baru dan Reformasi?

1.3.            Tujuan Penulisan
1.         Mengetahui pengertian dan segala sesuatu yang mencangkup tentang Orde baru.
2.         Mengetahui pengertian dan segala sesuatu yang mencangkup tentang Orde Reformasi.
3.         Mengetahui perbedaan dari kedua masa pemerintahan tersebut.

1.4.            Manfaat Penulisan
Manfaat penulisan makalah ini adalah untuk ;
1.         Mengetahui proses peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru
2.         Mengetahui proses peralihan kekuasaan dari Orde Baru ke Reformasi
3.         Mengetahui kondisi politik pada masa Orde Baru dan Reformasi
4.         Mengetahui kondisi ekonomi pada masa Orde Baru dan Reformasi









BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1.            Masa Orde Baru Indonesia
Orde baru adalah istilah yang digunakan untuk masa setelah pemberontakan Gerakan 30 September tahun 1965. Pada masa orde baru dibangun tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila serta UUD 1945. Orde baru merupakan upaya untuk mengoreksi penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama. Masa orde baru ini dipimpin oleh Soeharto setelah dikeluarkannya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) oleh Presiden Soekarno. Orde baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Orde baru lahir sebagai upaya untuk:
-            Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama
-            Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.
-            Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
-            Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.
Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.
Melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Soeharto mulai berkuasa dan memperkenalkan sistem politik barunya yang disebut dengan Demokrasi Pancasila. Pemerintahan yang sering disebut dengan orde baru ini, secara formil berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, dan Tap MPRS. Orde baru berencana merubah kehidupan sosial dan politik dengan landasan ideal Pancasila dan UUD 1945. Jadi secara tidak langsung, Soekarno dan Soeharto sama-sama berpedoman pada UUD 1945.
2.1.1.                     Latar Belakang
Berikut adalah latar belakang lahirnya orde baru:
1.      Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965
2.      Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.
3.      Dukungan dari berbagai kalangan seperti partai politik, organisasi massa, perorangan, pemuda, mahasiswa, pelajar, kaum wanita, bersama-sama mendirikan satu kesatuan aksi dalam bentuk Front Pancasila untuk menghancurkan para pendukung G3OS/PKI  Front Pancasila menduga bahwa PKI adalah dalang dari semua ini dan Front Pancasila juga menuntut untuk dilakukannya penyelesaian politis terhadap mereka yang terlibat dalam gerakan itu. Berbagai Aksi yang datang yang menjadi Satu bertujuan menentang G30S/PKI atau Gerakan 30 September 1965 itu di antaranya:
1. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI),
2. Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI),
3. Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI).
4. Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) dan lain-lain.
Berbagai kalangan yang menjadi sebuah kesatuan yang tergabung dalam Front Pancasila kemudian lebih dikenal dengan sebutan Angkatan 66. Mereka yang tergabung dalam Front Pancasila mengadakan demonstrasi di berbagai tempat terutama di Jalan yaitu jalan raya.Front Pancasila atau Anggaktan 66 melanjutkan aksinya di Gedung Sekretariat Negara Pada Tanggal 8 Januari 1966 dengan mengajukan penyataan bahwa kebijakan ekonomi pemeritahan tidak boleh di dilaksanakan atau dibenarkan. Kesatuan Aksi “Front Pancasila” pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan ”TRITURA” (Tri Tuntutan Rakyat) yang berisi :
1) Pembubaran PKI berserta Organisasi Massanya
2) Pembersihan Kabinet Dwikora
3) Penurunan Harga-harga barang.
4.      Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub).
5.      Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan Pembentukan Kabinet Seratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.
6.      Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili.
7.      Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.
8.      TAP  MPRS  NO XXXIII/1967
Pencabutan jabatan presiden dari presiden Soekarno dan mengangkat soeharto menjadi presiden (12 Maret 1967)
Di masa orde baru, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (presidensiil) tapi masa jabatannya tidak jelas (sekali masa jabatan dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa kejelasan sampai berapa kali. Legislatif terdiri dari fraksi partai, fraksi golongan non-partai, fraksi ABRI yang memiliki dua fungsi yaitu selain sebagai alat negara juga memiliki fungsi politik-representatif. Masih terdapat DPA yang bertugas memberi pertimbangan kepada presiden tapi presiden tidak wajib mengikuti pertimbangan tersebut. Kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR.
2.1.2.                     Pelaksanaan Orde Baru
Rancangan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) adalah salah satu program besarnya untuk mewujudkan perubahan kehidupan sosial dan politik dengan landasan ideal Pancasila dan UUD 1945. Tahapan yang dijalani orde baru adalah merumuskan dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi Negara, sehingga pancasila membudaya di masyarakat. Ideologi pancasila bersumber pada cara pandang integralistik yang mengutamakan gagasan tentang negara yang bersifat persatuan. Sehingga pancasila diformalkan menjadi satu-satunya asas bagi organisasi kekuatan politik dan organisasi keagamaan-kemasyarakatan lainnya. Dan kesetiaan kepada ideologi-ideologi selain Pancasila disamakan dengan tindakan subversi. Di era ini, kekuatan politik bergeser pada militer, teknokrasi, dan birokrasi.
Gagasan dan ide membutuhkan langkah praktis untuk menyeimbangkan dan keseimbangan. Dan ini tidak terjadi pada masa demokrasi Pancasila. Ia hanya menjadi sebatas konsep besar yang tidak diterapkan dengan utuh. Buktinya masih banyak penyelewengan yangironisnya berkedok demokrasi di dalam pemerintah. Bisa diuraikan, masa-masa ini adalah dimana Negara dan rakyat berhadap-hadapan dan pemerintah sangat mendominasi.
Selama rezim orde baru berkuasa, demokrasi pancasila yang dicanangkan dalam pengertian normatif dan empirik tidak pernah sejalan. Ia hanya menjadi slogan kosong. Ia tidak lebih baik dari dua model demokrasi sebelumnya karena penerapannya yang jauh dari kenyataan berlawanan dengan tujuan demokrasi sendiri. Orde Baru justru menghambat dan membelenggu kebebasan rakyat. Ia tidak sejalan dengan esensi dan substansi demokrasi. Kekuasaan menjadi sentralistis pada kepemimpinan Soeharto. Demokrasi baginya hanyalah alat untuk mengkristalisasikan kekuasaannya. Soeharto kembali menghadirkan ‘demokrasi terpimpin kostitusional’ model barudengan melandaskan ideologi pancasila sebagai dasar dan falsafah demokrasi.Selama tiga dasawarsa, pemerintahannya menjadi rezim yang sangat kuat. Pemilihan Umum tidak lagi menjadi sentral demokratisasi di Negara. Meski telah diadakan selama enam kali dimasa Soeharto, Pemilu sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai demokratis. Masih terjadi dominasi satu partai yang sebenarnya dikontrol dan dikelola oleh Soeharto yang kekuasaannya didukung penuh oleh militer. Tidak ubahnya yang terjadi adalah ‘demokrasi’ yang membunuh demokrasi.
Di masa orde baru, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (presidensiil) tapi masa jabatannya tidak jelas; sekali masa jabatan dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa kejelasan sampai berapa kali. Legislatif terdiri dari fraksi partai, fraksi golongan non-partai, fraksi ABRI yang memiliki dua fungsi yaitu selain sebagai alat negara juga memiliki fungsi politik-representatif. Masih terdapat DPA yang bertugas memberi pertimbangan kepada presiden tapi presiden tidak wajib mengikuti pertimbangan tersebut. Kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR.
Kekuasaan dipegang penuh oleh Presiden. Awalnya kehidupan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan. Perkembangannya, kehidupan demokrasi di Indonesia tidak berbeda dengan masa Demokrasi Terpimpin. Untuk menjalankan Demokrasi Pancasila maka Indonesia memutuskan untuk menganut sistem pemerintahan berdasarkan Trias Politika, tetapi itupun tidak diperhatikan atau diabaikan.
Masa Orde Baru memperjuangkan sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala penyimpangan atau penyelewengan terhadap pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, masyarakat yang adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual melalui pembangunan serta sikap mental mengabdi kepada kepentingan rakyat serta melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Melalui hal-hal yang diperjuangkannya itu, Orde Baru menghendaki, adanya tata pikir yang lebih nyata dan tepat guna tanpa meninggalkan idealisme perjuangan, mengutamakan kepentingan nasional.
Namun Orde Baru juga memiliki lembaran kelam dengan adanya diskriminasi non-pribumi ditambah adanya penganiayaan, pengadilan dan penghukuman oknum-oknum G30S/PKI yang tidak relevan, terjadinya tragedi-tragedi dan kerusuhan berdarah di tahun 1998, separatisme mulai berkembang di Papua dan Aceh, serta budaya bapakisme sangat berkembang.
2.1.3.                     Kelebihan
Kelebihan masa Orde Baru adalah:
1.      Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
2.      Sukses transmigrasi
3.      Sukses KB
4.      Sukses memerangi buta huruf
5.      Sukses swasembada pangan
6.      Pengangguran minimum
7.      Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
8.      Sukses Gerakan Wajib Belajar
9.      Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
10.  Sukses keamanan dalam negeri
11.  Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
12.  Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri
2.1.4.                     Kekurangan
Kekurangan masa Orde Baru adalah:
1.      Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
2.         Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
3.         Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
4.         Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
5.         Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
6.         Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
7.         Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan yang dibreideli
8.         Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan Misterius" (petrus)
9.         Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintahan presiden selanjutnya)

2.2.            Masa Reformasi Indonesia
Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik secara konstitusional dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. Dengan semangat reformasi, rakyat menghendaki pergantian pemimpin bangsa dan negara sebagai langkah awal, yang menjadi pemimpin hendaknya berkemampuan, bertanggungjawab, dan peduli terhadap nasib bangsa dan negara.
Reformasi adalah pembaharuan radikal untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dengan demikian reformasi merupakan penggantian susunan tatanan perikehidupan lama menjadi tatanan perikehidupan baru secara hukum menuju perbaikan.
Reformasi yang digalang sejak 1998 merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan baru, maka diperlukan agenda reformasi yang jelas dengan penetapan skala prioritas, pentahapan pelaksanaan, dan kontrol agar tepat tujuan dan sasaran.
Tujuan Reformasi Indonesia adalah atas kesadaran rakyat yang dipelopori mahasiswa, dan cendikiawan mengadakan suatu gerakan reformasi dengan tujuan memperbaharui tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, bemegara, agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Agenda reformasi yang disuarakan mahasiswa diantaranya sebagai berikut: (1)adili Soeharto dan kroni-kroninya; (2) amandemen Undang-Undang dasar 1945; (3) penghapusan dwifungsi ABRI; (4) otonomi daerah yang seluas-luasnya; (5) Supermasi hukum; (6) pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2.2.1.                  Latar Belakang
Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, tujuan lahirnya gerakan reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi. Namun, persoalan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Banyak faktor yang mempengaruhinya, terutama ketidakadilan dalam kehidupan politik, ekonomi dan hukum. Pemerintahan orde baru dipimpin presiden Soeharto selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita Orde Baru. Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan, Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi, yaitu:
a.       Krisis Politik
Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan orde baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan orde baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh, untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari,oleh dan untuk penguasa. Pada masa orde baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis. Ciri-ciri kehidupan politik yang represif, yaitu: 1. Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif (menentang Negara Kesatuan Republik Indinesia) 2. Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa. 3. Terjadinya Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya. 4. Pelaksanaan Dwifungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara sipil untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan 5. Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Soeharto dipilih menjadi presiden melalui sidang umum MPR, tetapi pemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis.
b.      Krisis Hukum
Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukumpun, pemerintah melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif).
c.       Krisis ekonomi
Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia tenggara sejak juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata, ekonomi indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serikat. Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp. 2,575.00 menjadi 2,603.00 per dollar Amerika serikat. Pada bulan desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp. 5,000.00 per dollar. Bahkan pada bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp. 16,000.00 per dollar. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti: 1. Hutang luar negeri indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi.
d.      Krisis Sosial
Krisis politik, hukum dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan dibeberapa daerah. Ketimpangan perekonomian indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial. e. Krisis Kepercayaan Krisis multidimensional yang melanda bangsa indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan.
Kronologi peristiwa reformasi secara garis besar, kronologi gerakan reformasi yaitu sebagai berikut:
1. Sidang Umum MPR (maret 1998) memilih Soeharto dan B.J Habibie sebagai presiden dan wakil presiden RI untuk masa jabatan 1998-2003. Presiden Soeharto membentuk dan melantik kabinet Pembangunan VII.
2. Pada bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut penurunan harga barang-barang kebutuhan (sembako), penghapusan KKN dan mundurnya Soeharto dari kursi Kepresidenan.
3. Pada tanggal 12 mei 1998, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa universitas Trisakti jakarta telah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan empat orang mahasiswa (elang mulia lesmana, Hery Hartanto, Hafdhin A. Royan, dan Hendriawan Sie) tertembak hingga tewas dan puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian empat mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa dan kalangan kampus untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran.
4. Pada tanggal 13-14 mei 1998, di jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga kegiatan masyarakat menalami kelumpuhan. Dalam peristiwa itu, puluhan toko dibakar dan isinya dijarah, bahkan ratusan orang mati terbakar.
5. Pada tanggal 19 mei 1998, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di jakarta dan sekitarnya menduduki DPR dan MPR pada saat yang bersamaan, tidak kurang dari satu juta manusia berkumpul di alun-alun utara keraton yogyakarta untuk menghadiri pisowanan agung, guna mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Buwana X dan Sri Paku Alam VII.
6. Pada tanggal 19 mei 1998, Harmoko sebagai pimpinan MPR/DPR mengeluarkan pernyataan berisi anjuran agar presiden Soeharto mengundurkan diri.
7. Pada tanggal 20 mei 1998, presiden soeharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto
8. Pada tanggal 21 mei 1998, pukul 10.00 di istana negara, presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden RI dihadapan ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 8 UUD 1945, kemudian Soeharto menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.j.Habibie sebagai presiden RI. Pada waktu itu juga B.J habibie dilantik menjadi presiden RI oleh ketua MA.
Kabinet Pembangunan VII dilantik awal Maret 1998 dalam kondisi bangsa dan negara krisis, yang mengundang keprihatinan rakyat. Memasuki bulan Mei 1998 mahasiswa di berbagai daerah melakukan unjuk rasa dan aksi keprihatinan yang menuntut: (1) turunkan harga sembilan bahan pokok (sembako); (2) hapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme; (3) turunkan Soeharto dari kursi kepresidenan.
2.2.2.                  Pelaksanaan Reformasi
Pada masa Reformasi, demokrasi yang dikembangkan pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Reformasi dilandasi semangat reformasi, dimana paham demokrasi berdasar atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/ perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara persatuan indonesia dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Reformasi telah banyak memberi ruang gerak kepada parpol dan komponen bangsa lainnya termasuk lembaga permusyawaratan rakyat dan perwakilan rakyat mengawasi dan mengontrol pemerintah secara kritis sehingga dua kepala negara tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatannya selama 5 tahun karena dianggap menyimpang dari garis Reformasi.
Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila pada masa orde Reformasi:
1.      Mengutamakan musyawarah mufakat
2.      Mengutamakan Kepentingan masyarakat, bangsa dan negara
3.      Tidak memaksakan kehendak pada orang lain
4.      Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan
5.      Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah
6.      Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur
7.      Keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan
8.      Penegakan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik dan lembaga swadaya masyarakat.
9.      Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif
10.  Penghormatan kepada beragam asas, ciri dan aspirasi dan program parpol yang memiliki partai
11.  Adanya kebebasan mendirikan partai sebagai aplikasi dari pelaksanaan hak asasi manusia





BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1.            Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah jenis penelitian studi pustaka. Studi pustaka yaitu metode yang meneliti kebenaran peristiwa tertentu dengan mempelajari dari berbagai macam refrensi dan sumber yang ada seperti buku, jurnal, dan internet dengan cara kerja sistematis yang bertujuan agar tercapai tujuan yang ditentukan dan diharapkan.
3.2.            Pengelolaan Data dan Informasi
Pengolahan data dan informasi dilakukan dengan membandingkan dan menggabungkan pembahasan tentang peristiwa yang dibahas di berbagai sumber seperti internet, baku lainnya dengan membuat resum atau ringkasan dari berbagai macam sumber tersebut.
3.3.            Teknik Analisis
Teknik analisis yang digunakan adalah menyeleksi data dari buku atau hasil browsing dengan melihat kelengkapan dari data tersebut dan detil atau tidaknya data yang disajikan dari sumber atau refrensi yang ditinjau.
3.4.            Pengambilan Kesimpulan
Kesimpulan diambil dari pembahasan keseluruhan peristiwa yang dibahas dan di saring berdasarkan faktanya.

    BAB IV
PEMBAHASAN

4.1       Pemerintahan Orde Baru (1966 – 1998)
Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai presiden penuh. Pada awal pemerintahan Orde Baru pemerintah melakukan pembenahan-pembenahan pada lembaga maupun sistem pemerintahan Indonesia.
Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru mulai menjalankan kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Sidang MPRS tahun – tahun sebelumnya, serta melakukan rehabilitasi dan stabilisasi polkam (poltik dan keamanan). Hal ini dilaksanakan  memandang bahwa selama Orde Lama telah terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945 dan Pancasila.
Dalam melaksanakan rehabilitasi dan stabilisasi polkam, pemerintah Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto menggunakan suatu pendekatan yang dikenal dengan pendekatan keamanan (security approach), termasuk di dalamnya de-Soekarno-isasi dan depolitisasi kekuatan – kekuatan organisasi sosial politik yang dinilai akan merongrong kewibawaan pemerintah. Seiring dengan itu, dibentuk lembaga – lembaga stabilisasi seperti : KOPKAMTIB, Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional, dan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional.
Mengenai kebijakan politik luar negeri yang dipandang menyimpang, pemerintah Orde Baru berupaya mengembalikan Indonesia dari politik Nefos-Oldefos dan “Poros Jakarta – Pnom Penh – Hanoi – Peking – Pyongyang” ke politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Sebagai wujud nyata dari itu, Indonesia memulihkan kembali hubungan baik dengan Malaysia dan sejak tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali aktif di Perserikatan Bangsa – bangsa (PBB). Langkah berikutnya, Indonesia bersama Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina membentuk organisasi kerjasama regional ASEAN di Bangkok, 8 Agustus 1967. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama regional khususnya di bidang ekonomi dan budaya.
     Pemerintah Orde Baru membentuk Kabinet Pembangunan I tanggal 6 Juni 1968 dengan berorientasikan pada kesejahteraan rakyat. Program Kabinet Pembangunan I dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan, yang berisi :
1.         Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Pemilihan Umum (Pemilu)
2.         Menyusun dan merencanakan Repelita
3.         Melaksanakan Pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971
4.         Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa – sisa G30/S/PKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945
5.         Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur – unsur komunisme
Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif untuk terlaksananya pemilihan umum (pemilu), Pemerintah Orde Baru melakukan “pelemahan” atau mengeliminasi kekuatan – kekuatan yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan. Pelemahan itu diantaranya dilakukan terhadap pendukung Soekarno, kelompok PSI, dan kelompok Islam Fundamentalis. Pemerintahan Soeharto juga menciptakan kekuatan politik sipil  baru yang dalam pandangannnya lebih mudah dikendalikan, organisasi itu adalah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang kemudian diberi nama Golkar.
Pemerintah Orde Baru behasil melaksanakan pemilu sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yaitu : tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Semua pemilu yang dilakukan pada pemerintahan Orde Baru dimenangkan oleh Golkar. Hal itu disebabkan oleh pengerahan kekuatan – kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Kekuatan – kekuatan penyokong Golkar adalah aparat pemerintah dan ABRI. Melalui kekuatan tersebut, pemerintah mengarahkan masyarakat untuk memilih Golkar. Suara – suara ketidakpuasan dari masyarakat terhadap demokrasi dikesampingkan.
Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari : (a) Banyaknya jabatan pemerintah mulai dari Bupati, Walikota, Gubernur, Pejabat Eselon, Menteri bahkan Duta Besar diisi oleh anggota ABRI yang “dikaryakan”, (b) Selain dilakukannya pembentukan Fraksi ABRI di parlemen, ABRI bersama – sama Korpri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai “partai politik” yang berkuasa pada waktu itu. (c) ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan  berbagai bidang usaha dan lain sebagainya.
Pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara kongkret. Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat, penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang meningkat.
Namun, di sisi lain kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru juga memberi beberapa dampak yang lain, yaitu pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Peran negara menjadi sangat kuat yang menyebabkan timbulnya pemerintahan yang sentralisis. Pemerintahan sentralisis ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan politik pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberi peluang yang sangat kecil untuk mengatur pemerintahan dan mengelolaanggaran daerahnya sendiri.
Pemerintah Orde Baru dinilai gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik, Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara dua partai lainnya hanya sebagai alat pendamping agar tercipta citra sebagai negara demokrasi. Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR, DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilnya.
Meskipun pembangunan ekonomi Orde Baru menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, namun dampak negatifnya juga cukup banyak. Dampak negatif ini disebabkan kebijakan Orde Baru yang terlalu memfokuskan  / mengejar pada pertumbuhan ekonomi, yang berdampak buruk bagi terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi para pejabat di Indonesia.
Keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan masa Demokrasi Terpimpin,pemerintah menempuh cara :
1.         Mengeluarkan Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan.
2.         MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilitas dan rehabilitasi, serta program pembangunan.
Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Sedangkan rehabilitasi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Langkah-langkah yang diambil Kabinet AMPERA mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut.
1) Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti:
Ø  rendahnya penerimaan negara
Ø  tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara
Ø  terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank
Ø  terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri
Ø penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.
2)   Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.
3)   Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.
Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara:
·            Mengadakan operasi pajak
·            Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.
·            Penghematan pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan negara.
·            Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor.
Dampak Positif Kebijakan ekonomi Orde Baru :
·            Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnyapun dapat terlihat secara konkrit.
·            Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).
·            Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.
·            Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.

Dampak Negatif Kebijakan ekonomi Orde Baru :
·            Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam
·            Perbedaan ekonomi antardaerah, antargolongan pekerjaan, antarkelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.
·            Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial)
·            Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
·            Pembagunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata.
·            Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.
·            Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.
·            Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilahh yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.

4.2       Pemerintahan Reformasi (1998 – sekarang)
Gerakan reformasi dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Semula gerakan ini hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus di berbagai daerah. Akan tetapi, para mahasiswa harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan jalan keluar. 
Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai enam agenda antara lain :(1) suksesi kepemimpinan nasional, (2) amandemen UUD 1945, (3) pemberantasan KKN, (4) penghapusan dwifungsi ABRI, (5) penegakan supremasi hukum, dan (6) pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden.
Puncak kekesalan demonstran ketika terjadi Tragedi Trisakti tanggal 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan besar-besaran Mei 1998sehari setelah kejadian tersebut. Beberapa hari mereka menduduki gedung Parlemen kala itu. Ketika didalam gedung terjadi rapat pleno Anggota Dewan. Akhir dari itu tanggal 21 Mei 1998 Suharto secara resmi mengundurkan diri sebagai presiden Republik Indonesia kemudian digantikan oleh wakilnya BJ.Habibie.
Setelah Habibie terpilih menjadi presiden menggantikan Suharto. Habibie membentuk kabinet baru yang bernama "Kabinet Reformasi".Tanggal 10 November 1998 dibentukan himpunan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ), ITB Bandung, Universitas Siliwangi serta empat tokoh reformasi yaitu Abrurrahman Wahid (Gus Dur), Amien Rais, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Megawati Sukarno Putri. Mereka mengadakan dialog nasional di kediaman Gusdur, Ciganjur, Jakarta Selatan, dan menghasilkan 8 Butir Kesepakatan, yaitu :
1.          Mengupayakan terciptanya persatuan dan kesatuan nasional.
2.          Menegakkan kembali kedaulatan rakyat.
3.          Melaksanakan desentralisasi pemerintahan sesuai dengan otonomi daerah.
4.          Melaksanakan pemilu yang luber dan jurdil guna mengakhiri masa pemerintahan transisi.
5.          Penghapusan Dwifungsi ABRI secara bertahap
6.          Mengusut pelaku KKN dengan diawali pengusutan KKN yang dilakukan oleh Soeharto dan kroninya.
7.          Mendesak seluruh anggota Pam Swakarsa untuk membubarkan diri.
Kejatuhan Suharto menandai akhir masa Orde Baru, suatu rezim yang berkuasa sejak tahun 1968. Soeharto telah menjadi presiden Indonesia selama 32 tahun. BJ Habibie melanjutkan setidaknya setahun dari sisa masa kepresidenannya sebelum kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 (melalui pemilu).
Presiden Habibie sebagai pembuka sejarah perjalanan bangsa pada era reformasi mengupayakan pelaksanaan politik Indonesia dalam kondisi yang transparan serta merencanakan pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum yang akan diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Habibie merupakan pemilihan umum yang telah bersifat demokratis.
Selain itu pada masa pemerintahan Habibie, orang bebas mengemukakan pendapatnya di muka umum. Presiden Habibie memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat-rapat umum maupun unjuk rasa atau demonstrasi. Namun khusus demonstrasi, setiap organisasi atau lembaga yang ingin melakukan demonstrasi hendaknya mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan tempat untuk melakukan demonstrasi tersebut.
Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di Perwakilan Rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap yaitu 75 orang menjadi 38 orang. Langkah ini yang ditempuh adalah ABRI semula terdiri dari empat angkatan yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta Kepolisian RI, namun mulai tanggal 5 Mei 1999 Polri memisahkan diri dari ABRI dan kemudian berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI pun berubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Pada masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie dilakukan reformasi di bidang hukum. Reformasi hukum itu disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Habibie untuk mereformasi hukum mendapat sambutan baik dari berbagai kalangan masyarakat, karena reformasi hukum yang dilakukannya mengarah kepada tatanan hukum yang didambakan oleh masyarakat.
Presiden Habibie mencabut lima paket undang-undang tentang politik. Sebagai gantinya DPR berhasil menetapkan tiga undang-undang politik baru. Ketiga undang-undang itu disahkan pada tanggal 1 Februari 1999 dan ditandatangani oleh Presiden Habibie. Ketiga undang-undang itu antara lain undang-undang partai politik, pemilihan umum, susunan serta kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
Munculnya undang-undang politik yang baru memberikan semangat untuk berkembangnya kehidupan politik di Indonesia. Dengan munculnya undang-undang politik itu partai-partai politik bermunculan dan bahkan tidak kurang dari 112 partai politik telah berdiri di Indonesia pada masa itu. Namun dari sekian banyak jumlahnya, hanya 48 partai politik yang berhasil mengikuti pemilihan umum tahun 1999. Hal ini disebabkan karena aturan seleksi partai-partai politik diberlakukan cukup ketat. Setalah perhitungan suara berhasil diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), hasilnya lima besar partai yang berhasil meraih suara-suara terbanyak di antaranya PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan pembangunan, Partai Pembangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional.
Setelah Komisi Pemilihan Umum berhasil menetapkan jumlah anggota DPR dan MPR segera melaksanakan sidang. Sidang Umum MPR tahun 1999 diselenggarakan sejak tanggal 1 – 21 Oktober 1999. Dalam Sidang Umum itu Amien Rais dikukuhkan menjadi ketua MPR dan Akbar Tanjung menjadi ketua DPR. Sedangkan pada Sidang Paripurna MPR XII, pidato pertanggung jawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR melalui mekanisme voting dengan 355 suara menolah, 322 menerima, 9 absen dan 4 suara tidak sah. Akibat penolakan pertanggungjawaban itu, Habibie tidak dapat untuk mencalonkan diri mejadi Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan munculnya tiga calon Presiden yang diajukan oleh fraksi-fraksi yang ada di MPR yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Yuhsril Ihza MAhendra. Namun tanggal 20 Oktober 1999, Yuhsril Ihza Mahendra mengundurkna diri. Oleh karena itu, tinggal dua calon Presiden yang maju dalam pemilihan itu, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnopoutri. Dari hasil pemilihan presiden yang dilaksanakan secara voting, Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Oktober 1999 dilaksanakan pemilihan Wakil Presiden dengan calonnya Megawati Soekaroputri dan Hamzah Haz. Pemilihan Wakil Presiden ini kemudian dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1999 Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri berhasil membentuk Kabinet Persatuan Nasional.
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia tidak sampai pada akhir masa jabatannya. Beliau menduduki jabatan sampai tahun 2001 dikarenakan munculnya ketidakpercayaan parlemen padanya. DPR/MPR kemudian memilih dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia dan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden Indonesia. Masa kekuasaan Megawati berakhir pada tahun 2004.
Pemilihan Umum tahun 2004 merupakan momen yang sangat penting dalam sejarah pemerintahan Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia. Pada pemilihan umum ini Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2004-2009.

BAB V
PENUTUP

5.1       Kesimpulan
Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967. Lahirnya orde baru dilatarbelakangi oleh terjadinya G30S 1965, diikuti dengan kondisi politik, keamanan dan ekonomi yang kacau (inflasi tinggi). Wibawa presiden Sukarno semakin menurun setelah gagal mengadili tokoh-tokoh yang terlibat G30S. Presiden mengeluarkan SUPERSEMAR 1966 bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk memperbaiki keadaan negara. Akhirnya Presiden Sukarno mengundurkan diri dan digantikan oleh Presiden Suharto. Perkembangan politik pada masa orde baru diawali dari penataan politik dalam negeri yaitu setelah sidang MPRS 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden dan dibentuklah Kabinet Pembangunan, penyederhanaan dan pengelompokan partai politik, pemilihan umum serta mengadakan Perpera di Irian Barat pada 2 Agustus 1969. Kedua, melakukan penataan politik luar negeri yaitu dengan kembali menjadi anggota PBB serta normalisasi hubungan dengan beberapa negara. Pada masa awal Orde Baru pembangunan ekonomi di Indonesia maju pesat mulai dari pendapatan perkapita, pertanian, pembangunan infrastruktur dll. Upaya pembangunanvekonomi dilaksanakan melalui REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yangdimulai pada tanggal 1 April 1969. Namun pada akhir tahun 1997 Indonesia dilandakrisis ekonomi. Kondisi kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela. Dalam bidang social budaya pada masa orde baru telah mengalami kemajuan. Antara lainmakin meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan fasilitas pendidikan dasar sudah makin merata dengan adanya program wajib belajar 9 tahun. Ditetapkan tentang P-4 yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Parasetia Pancakarsa )untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Arus perubahan yang terjadi setelah reformasi bergulir harus disyukuri oleh semua pihak.

5.2              Saran
·           Banyaknya hutang Indonesia terhadap negara lain membuat perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan walaupun pembangunan dapat berjalan. Selain itu, pemerintah pada zaman tersebut terjadi sentralisasi dalam pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu penulis memberikan saran  terhada permasalah tersebut, yaitu memberlakukan  otonomi daerah kepada seluruh propinsi, sehingga potensi-potensi yang ada pada dareah tersebut bisa dioptimalkan dengan seefisien mungkin oleh pemerintah setempat. Harus terjadi transparansi dalam sistem keuangan sehingga masyarakat bisa memahami dengan kondisi daerah ataupun negaranya.
·            Perjalanan kehidupan birokrasi di Indonesia selalu dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya. Budaya birokrasi yang telah ditanamkan sejak jaman kolonialisme berakar kuat hingga reformasi saat ini. Paradigma yang dibangun dalam birokrasi Indonesia lebih cenderung untuk kepentingan kekuasaan. Struktur, norma, nilai, dan regulasi birokrasi yang demikian diwarnai dengan orientasi pemenuhan kepentingan penguasa daripada pemenuhan hak sipil warga negara. Budaya birokrasi yang korup semakin menjadi sorotan publik saat ini. Banyaknya kasus KKN menjadi cermin buruknya mentalitas birokrasi secara institusional maupun individu.
Sejak orde lama hingga reformasi, birokrasi selalu menjadi alat politik yang efisien dalam melanggengkan kekuasaan. Bahkan masa orde baru, birokrasi sipil maupun militer secara terang-terangan mendukung pemerintah dalam mobilisai dukungan dan finansial. Hal serupa juga masih terjadi pada masa reformasi, namun hanya di beberapa daerah.
Mungkin dalam hal ini, kita sebagai penerus bangsa harus mampu dan terus bersaing dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya , harga diri bangsa Indonesia adalah mencintai dan menjaga aset Negara untuk dijadikan simpanan buat anak cucu kelak. Dalam proses pembangunan bangsa ini harus bisa menyatukan pendapat demi kesejahteraan masyarakat umumnya.




























DAFTAR PUSTAKA


https://fadliadhin.wordpress.com/2014/05/05/sistem-pemerintahan-orde-baru/
...................... [Diakses pada 15 Januari 2016]
http://sistempemerintahannegaraindonesia.blogspot.co.id/2015/09/sistem-pemerintahan-orde-baru-masa.html [Diakses pada 15 Januari 2016]
https://id-id.facebook.com/PemerintahaanOrdeBaru/posts/398835713566895
......................  [Diakses pada 15 Januari 2016]
http://wartasejarah.blogspot.co.id/2014/12/indonesia-pada-masa-era-reformasi.html [Diakses pada 15 Januari 2016]

Komentar

Postingan Populer